-
"Kalau masih ujian bersama, berarti masih ada
penyeragaman. Apa bedanya dengan KBK?"
(Drs. Dadang Iskandar, M.Pd, Dekan FKIP Unpas, tentang
penyelenggaraan ujian semester bersama di beberapa SMA di
Bandung. Hal ini disampaikannya pada pembukaan lokakarya
Kurikulum PS PPKN di Unpas, Bandung, Sabtu 6 Januari 2007.
Seharusnya, bila sekolah sudah menerapkan KTSP, ujian bersama
seperti itu tidak diperlukan lagi sebab yang berhak memberikan
penilaian adalah guru yang bersangkutan. Selain itu,
pelaksanaan KTSP disesuaikan dengan kemampuan dan potensi
sekolah masing-masing, sehingga tidak perlu lagi ada ujian
bersama).
Sumber:
www.pikiran-rakyat.com, Senin, 8 Januari 2007.
-
"Karena itu amanah konstitusi, bila ada uang,
itu pasti dilaksanakan."
(Suyanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional, tentang komitmen pemerintah
untuk mencapai anggaran pendidikan 20% dari total APBN,
sehubungan dengan
gugatan
yang diajukan Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) yang diwakili ketuanya Prof. Muhammad Surya, dan
sejumlah orang tua murid ke Mahkamah Konstitusi, Senin 8
Januari 2007. Dalam persidangan itu Surya mengajukan uji
materil UU No 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007. Pengajuan itu
didasari masih minimnya anggaran pendidikan pada UU No. 18
Tahun 2006 tentang APBN 2007. Alokasi belanja pendidikan hanya
Rp 90,1 triliun dari total belanja negara Rp 763,6 triliun
atau hanya 11,8%.)
Sumber:
www.mediaindo.co.id, Senin, 8 Januari 2007.
-
“Sesungguhnya, tidak ada persoalan dengan minat
baca masyarakat. Berdasarkan penelitian kami di empat
kabupaten, yaitu Bogor, Bandung, Subang dan Kuningan, minat
baca mereka sebetuknya sudah ada. Yang selanjutnya jadi
persoalan, adalah keterbatasan fasilitas hingga bahan-bahan
bacaan.”
(Kepala Badan Perpustakaan Daerah
Provinsi Jabar Dedi Junaedi, tentang peningkatan alokasi
pengadaan perpustakaan desa di Jawa Barat. Tahun ini, besaran
dana dekonsentrasi untuk pengembangan perpustakaan desa Rp
17,2 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana APBD Jabar
2007 sebesar Rp 11,5 miliar untuk keperluan serupa).
Sumber:
www.kompas.com,
2 Januari 2007
-
”Saat ini, paling-paling tinggal Kota Bogor
yang belum. Soalnya, merekalah yang terakhir kali mendapatkan
dokumen kuota. Mudah-mudahan, dalam dua minggu ke depan ini
seluruh daerah sudah bisa masuk. Semakin cepat, makin baik.
Kita jadi siap mengamankan seandainya PP (tentang Guru)
seketika disahkan.”
(Asep Hilman, Penanggung jawab
program sertifikasi guru Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
mengenai
proses seleksi terhadap calon guru yang berhak mengikuti ujian
sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
dan Kota se-Jawa Barat per Januari 2007.
Jumlah total calon yang akan diajukan adalah
sebanyak 2.044, sesuai kuota per akhir 2006).
Sumber:
www.kompas.com,
3 Januari 2007
|
|
Arsip Edu Dispatch |
